Tangani Banjir, Pemerintah Kota Balikpapan Upaya Keras Dengan Dana Terbatas

Onix News, Balikpapan – Konsekuensi dari perkembangan kota yang kian pesat pastinya akan berbanding lurus dengan hadirnya sejumlah masalah. Mempertimbangkan kontur tanah di Balikpapan yang berbukit-bukit dan faktor cuaca tentunya menjadi handicap tersendiri, disamping karakteristik masyarakatnya yang dinilai masih belum cukup aware dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini juga disadari oleh Pemerintah Kota Balikpapan, seperti yang disampaikan oleh Plt Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Faridah, bahwa alam memang menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di sejumlah titik di Balikpapan.

“Kondisi curah hujan yang tinggi sampai 153 milimeter, ditambah lagi pasang surut air laut seperti banjir yang kemarin terjadi. Jadi dalam satu meter persegi air yang turun itu ada 153 liter, dan itu terjadi hanya dalam waktu empat jam. Disaat bersamaan air laut sedang pasang juga,” terang Faridah dalam program Talkshow Onix News di Onix Radio, Rabu (31/8/2022) lalu.

Hal ini pula, menurut Faridah, menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pihaknya untuk secara bertahap memprogramkan pembangunan drainase dan perbaikan drainase yang sudah ada.

Selain pembangunan dan pembenahan drainase, Faridah menyampaikan bahwa di tahun ini pihaknya sudah menyiapkan kajian pompa.

“Jadi salah satu alternatif solusi adalah dengan menempatkan pompa di titik-titik tertentu, untuk mempercepat pembuangan air ke laut,” tutur Faridah.

Selain kajian pompa, Faridah mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki program dua tahunan yang rencananya mulai dikerjakan di bulan September – Oktober.

“Kita sebut dengan pekerjaan pembangunan bangunan air pengendali banjir DAS Ampal, itu kita kerjakan dua tahun, diharapkan selesai di bulan Desember tahun depan. Jadi kita ada penanganan titik-titik banjir yang krusial di Jalan MT Haryono. Kita juga ada pekerjaan di Sungai Ampal. Bila program ini berhasil, diharapkan bisa memberi efek ke titik-titik banjir lain,” paparnya.

Harus diakui bahwa DAS Ampal merupakan wilayah yang memiliki dampak paling luas dikala banjir. Sebagai saluran utama dengan panjang 4,4 kilometer serta terbatasnya daya tampung, dan idealnya pelebaran badan sungai adalah langkah yang paling tepat.

Namun seperti yang disampaikan Faridah, langkah pelebaran sungai tentunya akan lebih memakan waktu dan costly. Sementara yang diperlukan saat ini adalah tindakan yang cepat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

“Perlu biaya besar sekali untuk pembebasan lahan warga. Dan itu juga membutuhkan waktu yang lama, meskipun di kami sudah ada kajiannya,” tukasnya.

Mempertimbangkan variabel-variabel itu, Faridah mengatakan, pihaknya memilih untuk melakukan pekerjaan pelebaran saluran yang menuju Sungai Ampal melalui pembiayaan dengan skema multiyears, seperti penanganan drainase di depan Pasar Segar.

“Termasuk penanganan banjir di depan Global Sport, itu salah satu yang dibiayai dengan skema multiyears. Mudah-mudahan tahun ini terealisasi dan bisa selesai tahun depan,” ujar Faridah lagi.

Sementara untuk program jangka pendek, pengerukan sedimen di bendali-bendali dan sungai-sungai besar akan tetap rutin dilakukan, yang mana hal ini sudah dijadwalkan oleh DPU melalui UPT-nya.

Mengenai rencana pembangunan Bendali Ampal Hulu di belakang Pasar Segar, dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sudah dalam perencanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, karena nantinya pembangunan akan dikerjakan oleh BWS, dan pihak Pemerintah Kota Balikpapan memiliki tugas pembebasan lahan.

“Untuk Bendali Ampal masih berproses konsultasi publik, kemudian ada tahapan penataan lokasi, peta bidang. Tapi kita berharap bisa terealisasikan. Untuk pekerjaan itu lahan yang dibutuhkan sekitar 10 hektar,” ujarnya.

Selain itu dirinya menyebut rencana pembuatan sodetan untuk memecah aliran air dari wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya agar tidak seluruhnya mengarah ke Kanal Puskib dan berakibat luapan di sekitar Tugu Adipura dan Puskib disaat hujan dengan intensitas tinggi.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang mengamini keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan, utamanya dari segi anggaran dalam menuntaskan problem banjir.

Dirinya menegaskan bahwa solusi paling tepat untuk saat ini adalah komitmen bersama yang juga melibatkan masyarakat, pengembang properti dan pemerintah. Dengan tegas dirinya juga menyoroti kawasan pertokoan yang saluran air di depannya ditutup permanen, dan hal itu akan menyulitkan untuk proses perawatan.

“Kita liat saja lah perumahan-perumahan, saya gak usah sebutlah. Katanya ada bozem, tapi mana. Dan juga masyarakat, jangan juga untuk saluran selebar lima puluh senti saja harus menunggu PU. Kan bisa ditangani dengan swadaya, gotong royong gitu,” ujarnya.

Dirinya menilai apa yang dilakukan pemerintah kota sudah cukup baik, dirinya juga memahami sulitnya menata anggaran yang tidak besar tapi harus terbagi dalam berbagai sektor.

Syarifuddin Oddang juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kebersihan, utamanya kebersihan saluran air dengan cara mengaktifkan lagi kerja bakti di pemukiman masing-masing.