Tak Berbanding Lurus Dengan Indikator Kesejahteraan Kaltim, Isran Noor Minta Data Prevalensi Balita Stunting di Survey Ulang

Onix news, Balikpapan – Berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kaltim mengalami peningkatan Prevalensi Balita Stunting (bayi dengan ukuran tubuh pendek akibat kurang gizi) sebesar 1,1% dari 22,8% di tahun 2021 menjadi 23,9% pada 2022. Dengan kondisi tersebut maka perlu kerjasama yang solid antar Perangkat Daerah agar bisa menurunkan Prevalensi Balita Stunting 4,95% setiap tahunnya sehingga Target Nasional 14% bisa tercapai.

Data tersebut disampaikan pada agenda Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting (PPS) Provinsi Kaltim Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (10/03/2023)

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebut perlu dilakukan survey ulang atas data yang di rilis tersebut, hal itu karena berdasarkan pengamatan, daerah di Kaltim memiliki potensi kesejahteraan yang bagus, selain itu dari tujuh indikator dan angka kesejahteraan lima diantaranya telah tercapai. Seperti pendapatan perkapita di Kaltim nomor dua di bawah DKI, begitu pun dengan indeks pembangunan manusia hingga tingkat kemiskinan yang jauh dari tingkat nasional.

“Hasil survei Kementerian Kesehatan itu angka stunting Kaltim naik 1,1 persen. Bagaimana ceritanya ini. Saya akan lakukan survei ulang menggunakan dana APBD. Kita ingin tau saja, kenapa bisa naik. Kita amati daerah di Kaltim yang potensi kesejahteraannya bagus justru stuntingnya naik, sebaliknya daerah yang jauh seperti di Mahulu angkanya turun. Indikator dan angka kesejahteraan kita ini sudah bagus, tapi kok angka stunting malah tambah naik. Bukannya tidak percaya hasil survei SSGI yang dilakukan oleh Kemenkes, hanya saja ini perlu diperdalam lagi,” tegasnya.

Menangapi usulan Gubernur Kaltim terkait survey ulang, Kepala BKKBN Perwakilan Kaltim Sunarto menyetujui hal tersebut karena diketahui indikator kesejahteraan Kaltim memang baik.

“memang harus survey ulang dengan sample yang lebih besar dan bekerjasama dengan BPS menggunakan metode tersebut, kerjasama perguruan tinggi juga. Harapan saya Cuma satu, seraplah anggaran itu karena kemarin Kaltim penerapannya hanya 66%,” ujarnya.

Kepala BKKBN Perwakilan Kaltim Sunarto juga menyampaikan, adanya Rakerda ini diharapkan menghasilkan rumusan rencana kerja atau rencana aksi kegiatan prioritas, pencapaian sasaran baik sasaran program bangga kencana maupun percepatan penurunan stunting di Kaltim.

“terus starteginya mengerahan semua sektor, TNI POLRI, perusahaan Baznas, gubernur juga akan menggerakkan semua perusahaan-perusahaa nmenjadi bapak asuh anak stunting, itu sudah sangat jalan dari tengahan 2022. Makanya pelayanan oleh tni polri sudah dimana-mana. Saya optimis karena Kaltim indikatornya baik semua, angka kematian ibu anak semua baik. Bertolak belakang dgn data Kemenkes,” tutupnya.