#balikpapan

Onix News – Selama bulan Mei tahun 2022, Satreskoba Polresta Balikpapan berhasil melakukan pengungkapan 34 kasus peredaran narkotika dengan total tersangka sebanyak 36 orang.

Kasat Reskoba Polresta Balikpapan, Kompol Roganda mengatakan, sejak awal Mei hingga Jumat (27/5) pihaknya bersama jajaran Polsek di Balikpapan berhasil melakukan pengungkapan dengan rincian Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengungkap 23 kasus, Polsek Balikpapan Barat 8 kasus, Polsek Balikpapan Utara 1 kasus dan Polsek Balikpapan Timur 2 kasus.

“Jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 36 orang yang terdiri dari 34 laki-laki dan 2 perempuan. Barang bukti sebanyak 95,02 gram sabu dan 5,66 gram ganja,” ujarnya.

Dari jumlah pengungkapan kasus tersebut, wilayah Balikpapan Barat, tepatnya di kawasan Gunung Bugis masih menjadi ‘jawara’ dengan total 15 kasus. Selama ini, kawasan Gunung Bugis memang dikenal masyarakat Kota Balikpapan sebagai kampung narkoba.

Seluruh tersangka yang terjerat kasus narkoba ini berstatus pengedar, dan masih ada lagi yang dalam tahap pengembangan, terutama yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias pemilik atau pemasok sabu.

“Dari bulan Januari sampai Mei itu telah berhasil kita amankan sabu seberat 1.037,39 gram dan ganja 1.156,66 gram,” tutur Roganda lagi.

Dalam kesempatan ini Roganda menegaskan, Polresta Balikpapan akan terus melakukan pengungkapan pemberantasan peredaran barang-barang haram tersebut di Balikpapan.

Seluruh jajaran, baik di Satresnarkoba Polresta Balikpapan hingga Polsek pun diminta untuk terus melakukan pengungkapan di wilayah masing-masing.

Roganda juga menyampaikan komitmen kepolisian untuk terus tetap konsisten dan akan meningkatkan upaya memerangi narkoba di wilayah Polresta Balikpapan.

Onix News, Balikpapan – Ketuk palu pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah diputuskan dan mendapat persetujuan aklamasi dalam rapat paripurna ke-13 DPR-RI pada 18 Januari lalu. Dari sembilan fraksi, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak ikut menyetujui.

Namun polemik terkait IKN sendiri masih bergulir, bahkan Uji Materi UU IKN masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, pada 31 Mei 2022 mendatang, majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan mereka terhadap beberapa poin gugatan uji materi UU IKN.

Berdasarkan situs MK, setidaknya ada enam perkara uji materi UU IKN yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan akan mendapatkan keputusan pada tanggal 31 Mei 2022 pekan ini. Para pemohon berasal dari berbagai kalangan, dari akademisi, guru, purnawirawan TNI, sopir, masyarakat adat, hingga mantan pejabat lembaga negara. 

Di lain sisi, suara dukungan terhadap pemindahan IKN juga menyeimbangkan diskursus nasional ini. Salah satunya muncul dari Rendi Susiswo Ismail, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi (Yapenti) Dharma Wirawan Kalimantan Timur, Universitas Balikpapan.

Rendi justru memandang pemindahan IKN akan berdampak positif tidak hanya bagi Kalimantan Timur, namun lebih luas lagi demi pemerataan pembangunan.

“Justru masalah-masalah di Kaltim yang selama ini digaungkan teman-teman LSM, akan lebih cepat tersampaikan. Isu-isu lingkungan juga akan lebih mudah diatasi dengan keberadaan Kepala Negara di Kaltim,” ujarnya, saat dijumpai Onix News di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Rendi juga meyakini bahwa kegiatan-kegiatan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini dianggap sulit dikendalikan, akan jauh lebih mudah diminimalisir sampai titik yang dapat ditoleransi bila Kepala Negara berkedudukan di Kaltim nantinya.

“Bayangkan bila Presiden ada di sini, maka pengawasan jadi lebih singkat karena mata dan telinga Presiden sangat dekat dengan sumber masalah. Dulu proses laporan harus berlapis-lapis, nantinya ada shortcut, lagipula Pemerintah juga berkomitmen pembangunan IKN tetap berorientasi lingkungan,” tukas Rendi dengan antusias.

Pria yang merengkuh gelar Doktor dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini juga memprediksi lompatan besar pada sisi sosial dan ekonomi, dengan munculnya pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Jakarta.

Namun dirinya juga meng-highlight pentingnya pemerintahan di daerah sekitar kawasan IKN untuk mempersiapkan SDM yang siap dan mumpuni untuk mengantisipasi lompatan tersebut, dan menurut Rendi keseriusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa dengan mudah dilihat dari perencanaan pembangunannya.

“Kalau pendekatan perencanaan pembangunan masih seperti kemarin-kemarin yang masih copy paste saja dari tahun ke tahun, kemudian perencanaan pembangunan yang tidak konkrit goals-nya, ya akan sulit,” tukasnya.

Sebagai seorang pendidik, Rendi mempertanyakan keseriusan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun generasi yang siap pakai.

“Gak usah jauh-jauh ke proyek IKN yang menelan biaya 460 triliun yang prosesnya sekian tahun, lihat saja proyek RDMP yang nilai investasinya sekitar 600 triliun dan menyedot ribuan tenaga kerja. Apakah anak-anak kita secara kompetensi bisa mengisi tempat-tempat yang penting, gak cuma sekedar ‘labor’ atau buruh kasar,” ucap Rendi dengan berapi-api.

Di akhir perbincangan, Rendi berpesan agar anak-anak Kaltim harus disiapkan dengan adaptasi yang sesuai kebutuhan daerahnya.

Onix News, Balikpapan – PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) mengekspor tujuh ribu ton Palm Kernel Expeller (PKE) atau limbah inti sawit ke Korea Selatan. PKE merupakan limbah hasil olahan minyak kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena banyak digunakan sebagai campuran pakan ternak di berbagai negara. 

Manajer KRN M Jaya Budiarsa mengatakan, ekspor senilai 22 miliar rupiah tersebut merupakan pengiriman PKE perdana oleh KRN dan  selanjutnya juga menyiapkan ekspor  ke beberapa negara yang membutuhkan limbah inti sawit.

“Ini merupakan nilai positif, bagi kita di Indonesia, khususnya di Kaltim kita sudah bisa mengolah dan mengekspor langsung dari Balikpapan. Dan ini akan menghasilkan devisa bagi negeri,” katanya dalam acara seremoni pelepasan ekspor, Kamis (26/5).

KRN dikenal sebagai pengolah minyak sawit mentah (CPO). Fasilitas pabriknya berlokasi di sebelah utara Kota Minyak itu, di tepi Teluk Balikpapan yang tak jauh dari Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dan PLTU.

Menurut Budiarsa, ekspor ini juga jadi lebih cepat karena didukung program Gratieks oleh Kementerian Pertanian, program yang dijalankan Karantina Pertanian Balikpapan. Dirinya pun menyebut bahwa tidak tertutup kemungkinan pihaknya mempertimbangkan produk-produk lain untuk diekspor.

Masih di tempat yang sama Subkoordinator Substansi Pengawasan dan Penindakan Balai Karantina Pertanian Niken Pandan Sari mengatakan, “Kami dari Karantina Pertanian Balikpapan sangat mendukung ekspor komoditas PKE ini, karena sejalan dengan program Kementerian Pertanian yaitu Gratieks (gerakan tiga kali lipat ekspor).”

Dirinya menambahkan, sebagai bentuk dukungan Balai Karantina adalah dengan memastikan komoditas tersebut bebas hama dan penyakit, apakah dalam bentuk serangga, cendawan, atau lainnya agar tidak terbawa ke negara tujuan.

Untuk itu PKE ini diberi tindakan fumigasi agar bebas dari jamur atau cendawan. Setelah diperiksa ulang dan bisa dinyatakan lulus, maka untuk barang ekspor itu akan diterbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate).

Dengan sertifikat ini, dipastikan komoditas tersebut akan mudah melewati pemeriksaan karantina negara tujuan.

Ekspor perdana ini merupakan dampak positif dibukanya kembali ekspor CPO dan berbagai produk sawit lainnya oleh Pemerintah setelah dicabutnya pelarangan selama hampir sebulan. 

Onix News, Balikpapan – Walaupun mengundang reaksi dari pihak legislatif terkait tingkat urgensinya, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan masih berupaya agar pembangunan Rumah Sakit di wilayah Balikpapan Barat bisa segera terealisasi.

Dan untuk menjawab respon dari DPRD terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan penambahan anggaran yang diajukan, Kepala DKK Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, saat ini pihaknya masih mengurus proses penyusunan Amdal.

Mengenai penyebab membengkaknya nilai anggaran yang diajukan, Dio menjelaskan penambahan anggaran tersebut karena adanya perubahan Permenkes dari Nomor 162 ke Permenkes Nomor 191 mengenai fisik bangunan rumah sakit.

“Karena perubahan Permenkes tentang fisik bangunan ya, penyesuaiannya ada di fisiknya aja sebenarnya. Ini kan Amdal-nya belum, kemudian MK juga belum. Jadi kita selesaikan ini dulu,” ujar wanita yang akrab disapa Dio ini, saat ditanya awak media, Jumat (27/5).

“Untuk pembangunan fisiknya tergantung tahapannya juga. Kalo Amdalnya selesai, MK-nya selesai bisa saja tahun ini, tapi kami berharap Amdal bisa selesai tahun ini, termasuk pengosongan lahan harus clear and clean,” ujarnya lagi.

Terkait masalah pembebasan lahan Dio mengatakan, ada tim yang menangani sendiri dan pendekatannya harus dilakukan dengan persuasif, terlebih ada penambahan lantai yang awalnya tiga lantai menjadi lima lantai plus satu basement.

“Yang jelas lahan itu adalah tanah milik pemerintah, saya optimis bisa selesai tahun ini, penambahan lantai ini berkat pelajaran dari masa pandemi, sehingga harus ada jarak antar tempat tidur dan menambah ruang ICU minimal 30 persen dari kapasitas rumah sakit,” paparnya.

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah bersurat kepada masing-masing warga yang terdampak pembangunan melalui Kecamatan agar segera mengambil dana santunan yang telah disiapkan.

Onix News, Balikpapan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi tentang gratifikasi bagi pejabat maupun pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Rabu (25/5) lalu. Kegiatan ini menitikberatkan pada sosialisasi terkait pemberian dan penerimaan gratifikasi, dan dilaksanakan di Ruang Rapat 1 Balai Kota Balikpapan.

Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Pemeriksa Gratifikasi Madya KPK, Sugiarto.

Terkait pengawasan gratifikasi, Inspektorat Kota Balikpapan mengklaim telah melakukan pemantauan yang dilakukan secara langsung maupun secara daring.

“Sebenarnya sudah ada Surat Edaran Wali Kota juga, di inspektorat juga ada link-nya, dan di moment-moment tertentu kita sudah lakukan pemantauan dan monitoring baik secara daring atau link maupun dengan menggunakan formulir langsung,” ungkap Muhammad Idris, Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Kota Balikpapan.

Mengenai teknis pengawasan dan pelaporan, Idris berharap yang bersangkutan akan melaporkan sendiri praktik gratifikasi yang tidak sesuai dengan aturan dari KPK.

“Kita berharap yang bersangkutan sendiri melaporkan, itu pun ada beberapa laporan namun frekuensinya tidak banyak,” katanya.

Dirinya berharap setelah kegiatan sosialisasi ini akan lebih banyak pelaporan mengenai proses atau praktik gratifikasi, baik yang masuk kategori pelanggaran maupun yang tidak terklasifikasi sebagai pelanggaran.

Mengenai kerahasiaan pelapor pun dijamin keamanan dan kerahasiaannya. “Link dari KPK itu sifatnya rahasia, kecuali ada tembusan ke kita. Jadi ini kan gak boleh diungkap, dijamin tidak ada kebocoran disitu,” tutupnya.