Retribusi Kerap Tak Capai Target, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot Evaluasi OPD
Onix news, Balikpapan – Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan, meski hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota APBD 2022 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 kalinya.
“Atas pencapaian prestasi tersebut tentu perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, sehingga sistem administrasi pemerintahan menjadi semakin lebih baik,” ujar Muhammad Najib selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan pada pandangan umum fraksi di rapat paripurna beberapa waktu lalu.
Adanya beberapa rekomendasi yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah kota, membuat Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pemkot Balikpapan perlu segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai jadwal pemilihan aksi yang telah disepakati.
“Kami minta Pemkot Balikpapan kepada instansi terkait kedepannya harus lebih optimal dalam menggali potensi dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan penegakan penata usaha penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun berikutnya, dimana retribusi selalu terdapat kekurangan pencapaian target retribusi. Hal ini tolong menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Pihaknya menyarankan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan harus selaras dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mengelola subsidi daerah, agar lebih sinergi dalam menjalin pokok-pokok kemitraan.
“Mengapa retribusi tersebut selalu tidak mencapai target dan mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan, ini juga harus menjadi perhatian dan ada evaluasi. Termasuk tentang pendapatan dana hibah BOS yang terealisasi 66 persen,” bebernya.
Ia menegaskan Pemkot Balikpapan harus berani mengambil langkah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengurangi ketergantungan penerimaan sumber dari dana perimbangan dengan cara meningkatkan PAD.
Pengelolaan keuangan tentunya akan berdampak pada penanganan persoalan daerah lainnya, seperti masalah pengendalian banjir, pengupasan lahan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih.