Puluhan Warga BDS I Belum Terima Sertifikat Tanah, Warga Minta Bantuan Komisi I DPRD Balikpapan

Onix news, Balikpapan – Komisi I DPRD Balikpapan menerima kedatangan lima warga Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) I Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Jum’at (18/08/2023). Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa Hamisah didampingi anggota Komisi I DPRD Sri Hana dan Edy Alfonso menerima rombongan.

Kedatangan warga untuk meminta bantuan mencari solusi terkait persoalan sertifikat tanah warga yang tak kunjung diterima, setelah proses pembelian dan pembiayaan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) selesai.

Leman, salah satu warga RT 32 BDS I menyampaikan harapannya agar anggota DPRD Balikpapan bersedia membantu proses mediasi antara BTN, pengembang perumahan BDS I yakni PT Pupuk Indah dan warga yang merasa dirugikan.

“Tadi sudah bertemu Ketua Komisi I Pak Laisa Hamisah, kami meminta DPRD Balikpapan dapat memediasi persoalan ini. Harapan kami persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan damai,” tutur Leman.

Leman menjelaskan, sebagian warga belum menerima sertifikat tanah padahal telah menyelesaikan proses pembelian dan pelunasan tanah di BDS I melalui angsuran di bank.

“Ada yang sudah (lunas) sejak tahun 2005 dan sebagainya,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Laisa Hamisah mengatakan telah menerima surat dari Kelurahan Damai Bahagia, terkait masalah pertanahan yang dialami warga RT 32 BDS I. Ada sekitar 30 warga perumahan BDS I yang sudah melunasi pembayaran tanah. Namun ketika hendak meminta legalitas tanah berupa sertifikat, mengalami kesulitan.

“Warga membeli kepada developer dan sudah dilunasi, tapi mau ambil sertifikatnya, tidak ada. Proses pelunasan melalui BTN. Sudah lunas akan tetapi sertifikatnya tidak ada. Kalau ada alas haknya (bukti pembayaran), setelah lunas harus keluar (sertifikatnya). Pada prinsipnya kami memfasilitasi, baik keterangan dari pihak developer dan bank. Sebenarnya developer juga harus memberikan kejelasan akan persoalan ini,” bebernya.

Ia menambahkan, Komisi I akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak bank dan developer serta warga yang mengalami masalah itu untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Nah kami akan lakukan pemanggilan. Kasihan masyarakat. Untuk saat ini kami akan sesuaikan jadwalnya,” tutupnya.