Penerimaan Negara Meningkat Hampir 70 Persen, Menteri Keuangan Ingatkan Harmonisasi Perpajakan dan Pengeluaran
Onix news, Balikpapan – Mengusung tema “Melaju Menuju Indonesia Emas” Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-14 digelar di Kota Balikpapan, Rabu (01/11/2023).
Ini merupakan ajang diskusi yang mengalhadirkan CEO, Pemerintah, akademisi, dan publik dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam membangun negeri.
Lima menteri Kabinet Indonesia Maju hadir sebagai pembicara, yaitu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri PAN/RB RI Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Diskusi membahas topik Industrialisasi Berkelanjutan untuk Generasi Indonesia Maju. Dalam paparannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan seputar politik anggaran pemerintah guna mendorong industrialisasi berkelanjutan berbasis manufaktur dan menyiapkan tenaga kerja terampil.
Sri Mulyani dalam pemaparannya mengatakan bahwa menteri keuangan harus benar-benar mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
Dia mencontohkan, banyak pihak yang meminta agar pungutan pajak diturunkan. Akan tetapi banyak tuntutan untuk menaikkan belanja di berbagai sektor. Hal ini juga yang mungkin akan menjadi tantangan untuk menteri keuangan selanjutnya.
“Saya kalau race to the bottom, di satu sisi penerimaan akan turun habis, birokrasi minta tukin (tunjangan kinerja) naik, meminta infrastruktur dibangun. Jadi kita bingung kan. Penerimaan turun dari pajak, tetapi dari belanja kita meningkat,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan dirinya mendapat banyak masukan dari berbagai pihak, misalnya mengenai pungutan pajak tertentu yang dihilangkan, karena di negara lain seperti Singapura, Malaysia dan lainnya pungutan pajak tersebut ditiadakan.
Menanggali hal itu Sri Mulyani mengaku tidak mau mengambil risiko, sebab jika angka penerimaan, khususnya dari pajak, terus menurun namun permintaan belanja negara meningkat maka akan terjadi ketidaksinkronan dalam APBN.
“Kalau nanti pajaknya dilepas, tidak perlu ada direktur jenderal pajak kalau begitu. Jadi lesan saya penerimaana negara harus terus dijaga dengan baik” ucapnya.
Dia mencatat, sejak 2020 hingga 2023 penerimaan negara terus meningkat hampir 70%, di samping itu belanja negara juga meningkat sebesar 23%.
Selama periode tersebut, APBN tercatat tumbuh sehat lantaran penerimaan negara tumbuh baik didukung booming harga komoditas. Selain itu, harmonisasi perpajakan dan juga pengeluaran terus diperbaiki, agar ke depannya belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah bersifat produktif.