PANRB Ditarget Selesaikan Honorer November 2023, Pemkot Balikpapan Berharap Ada Pending

Onix News, Balikpapan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melakukan kajian terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 dengan melibatkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), hal tersebut diakui Menteri PANRB, Abdulloh Azwar Anas merupakan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mendengar dan mencari opsi-opsi dari penyelesaian tenaga honorer/ non ASN.

Hal tersebut disampaikan Menteri Abdulloh Azwar Anas kepada awak media usai Rapat Kerja Nasional APPSI di Novotel Balikpapan, Jum’at siang (24/02/2023).

“Karena memang sebenarnya ada Undang-undang 2018 bahwa tidak boleh ada lagi tenaga non ASN, batas waktunya (penyelesaian tenaga non ASN) November 2023. Awalnya tersisa 400 ribu non ASN, kami lakukan pendataan ternyata karena berbagai kebutuhan dan perkembangan lain menjadi 2,3 juta non ASN.” Ungkapnya.

Namun begitu dari jumlah tersebut sebanyak 1,8 juta non ASN telah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak.

Abdulloh menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus terselesaikan dengan bijak, karena pada satu sisi birokrasi menginginkan tenaga profesional namun disisi lain sistem rekrutmen masih muncul berbagai hal yang tidak dapat dipungkiri.

“Kami juga sudah bertemu dengan pimpinan Komisi 2 DPR untuk merumuskan jalan tengah mengatasi hal ini, dan melaporkannya ke Presiden lebih dahulu. Skemanya ada dan ini win win solution karena ini juga menyangkut keuangan daerah. Contoh formasi yang dituntaskan 2023 yang prioritas dulu pendidikan dan kesehatan,” akunya.

Dirinya melanjutkan pada 2022 tersedia 700 ribu lowongan untuk guru, namun hanya terserap daerah sekitar 400 ribu, lantaran persoalan anggaran daerah.

Sementara itu walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud saat diwawancarai di waktu yang berbeda menyampaikan bahwa Pemkot Balikpapan selalu mengusulkan ke Pusat terkait pengangkatan ASN.

“Ya memang kita selalu mengusulkan ke pemerintah pusat karena yang mengangkat pegawai negeri dari pusat. Kita kemarin banyak usulkan P3K, ada sekitar 700 yang kita ajukan untuk guru dan yang di acc 100an.” Terangnya.

Rahmad melanjutkan, saat ini kota Balikpapan tengah membangun infrastruktur pendidikan seperti sekolah negeri. Pemkot Balikpapan mengusulkan setiap tahunnya untuk kebutuhan guru.

“Guru kita ada 2000 sampai 3000, sekarang kan belum diberlakukan, mudah-mudahan penghapusan tenaga naban itu masih bisa di pending sehingga bisa mempertahankan dan bisa mengangkat naban-naban (menjadi ASN).” Pungkasnya. (Niya)