Pandangan Umum Fraksi dari LKPJ Wali Kota Balikpapan 2022, Sekdakot Sebut SILPA Jadi Catatan Penting

Onix news, Balikpapan – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan pandangan umumnya menjawab Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan yang disampaikan bulan April 2023 lalu, Senin (22/05/2023).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh didampingi Wakil ketua DPRD I, II, III dan IV. Setelah ini, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan jawaban lanjutan dari Wali Kota Balikpapan, kemudian akan ditutup dengan pandangan akhir semua fraksi.

“Tahapan berikutnya, wali kota harus menjawab pertanyaan dan pandangan umum fraksi yang dijawab melalui paripurna juga. Tahapan terakhir setelah wali kota, fraksi kembali memberikan pendapat akhirnya sebagai rekomendasi. Fraksi Golkar sudah objektif bahwa kinerja wali kota sudah sangat bagus,” ujar Abdulloh.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan mengatakan pandangan umum fraksi yang disampaikan akan menjadi catatan dan evaluasi pihak Pemkot Balikpapan. Namun catatan penting dititikberatkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang nominalnya cukup besar. Sebab, serapan anggaran yang tidak maksimal pada beberapa kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kegiatan-kegiatan kita yang menjadi catatan terakhir di tahun 2022 akan kita perhatikan untuk tidak terulang kembali di tahun 2023. Memang ada progres kegiatan di beberapa OPD tertentu yang serapannya tidak sampai dengan 50 persen. Misalnya, pengadaan lahan,” terang Muhaimin.

Permasalahan SILPA menurutnya, dikarenakan tahapan pembebasan lahan yang memang tidak lah mudah. Oleh sebab, itu prosesnya pun terbilang memakan waktu. Selain itu, proses tersebut juga memerlukan kehati-hatian yang lebih.

“Itu tentu harus menjadi perhatian karena memang membebaskan (lahan) tidak mudah. Prosesnya, mekanismenya harus jelas dan pasti. Tapi, untuk progres fisik akan menjadi perhatian dan catatan kita, mudah-mudahan bisa kita perbaiki,” harapnya.

Untuk diketahui, SILPA Kota Balikpapan Tahun 2022 mencapai kurang lebih Rp 600 Miliar. Ini terbagi menjadi dua, SILPA positif dan negatif yang berasal dari pekerjaan tidak selesai atau tidak maksimal, serta penghematan maupun tambahan dari kurang salur.

“Nah, nanti rinciannya banyak kan. Ada yang memang belum terealisasi. Jadi, tidak semata-mata kalau SILPA-nya Rp 600 Miliar kemudian disimpulkan kinerjanya tidak baik,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, fungsi pengawasan juga menjadi salah satu masukan dari beberapa fraksi yang ada. Pemkot Balikpapan akan memaksimalkan hal ini dengan melibatkan pihak internal, tak hanya diserahkan kepada konsultan.

“Juga, masalah koordinasi antar OPD jadi perhatian kami,” tutupnya.