Miliki Layanan Digital Terbaik, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB
Onix news, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas memberikan penghargaan Digital Government Award dalam kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022 kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, dalam acara SPBE Summit 2023 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (20/03/2023).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyampaikan hasil evaluasi SPBE Kemenkumham mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Dimana pada evaluasi tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks SPBE 3,18. Kemudian meningkat menjadi 3,68 pada tahun 2021, dan ditargetkan tahun 2023 meningkat menjadi 4,20 dengan Predikat Sangat Memuaskan.
Adanya penerapan digitalisasi di Kemenkumham membuka peluang kolaborasi antar unit, baik internal Kemenkumham maupun dengan unit eksternal, untuk mencapai pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau.
“Kemenkumham ingin semua layanan publiknya bebasis digital. Saat ini tidak kurang dari 35 (tiga puluh lima) layanan di Kemenkumham dapat dinikmati masyarakat secara digital, seperti pembuatan paspor, pendaftaran merek, perseroan terbatas, konsultasi hukum, hingga pengaduan HAM,” terang Andap dikutip dari Siaran Pers Kemenkumham yang diterima wartawan Onix news, Senin sore (20/03/2023).
SPBE turut mendukung transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan berbagai bentuk kecurangan. Digital Government Award sendiri merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik.
Penghargaan bagi Kemenkumham diterima oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM. Melalui ajang ini, Kementerian PANRB berharap sinergi antar instansi pemerintah semakin meingkat dalam upaya mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.