Konsolidasi LKPP RI di Balikpapan, RPJMN Pembiayaan Fisik IKN Ditarget Rp 466,06 Triliun

Onix news, Balikpapan – Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menghadiri Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim yang dilaksanakan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/04/2023).

Isran kembali menyampaikan urgensi perpindahan IKN ke Kaltim, letak IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia ini disebut sebagai keadilan dan pemerataan pembangunan ekonomi bangsa. Latar belakang pemerataan pembangunan melalui IKN ini ditegaskan Isran bukan berdasarkan pertimbangan kelompok tertentu, melainkan berdasarkan kepentingan wilayah Nusantara.

“Di berbagai kesempatan dan forum, saya selalu menyampaikan tentang urgensi pemindahan IKN ke Kaltim dan apa yang melatarbelakanginya. IKN bukan hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa di dunia, karena kepentingan IKN bukan hanya kepentingan Kaltim tetapi merupakan kepentingan seluruh wilayah nusantara. Penetapan IKN menjadi titik awal dimulainya peradaban baru yang besar bagi republik ini, karena keberadaanya berada di tengah wilayah Indonesia,” jelas Isran.

Ia melanjutkan pemindahan IKN ke Kaltim bisa dikatakan merugikan, karena Kaltim menyerahkan aset wilayahnya seluas 700 ribu hektare kepada negara. Namun begitu, hal itulah bentuk sumbangsih Kaltim kepada Negara.

Pada kegiatan yang sama, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyampaikan bahwa IKN mulai berproses. Untuk kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditargetkan sampai Rp 466,06 triliun. Komponen proyek APBN sekitar Rp 90,3 triliun, komponen KPPU Rp 252,2 triliun dan komponen proyek swasta murni BUMN dan BUMD mencapai Rp 123,2 triliun.

“Melalui kasatgas IKN pada saat kami melakukan kunjungan, progresnya sudah hampir mencapai 25 persen dan anggarannya sudah hampir sekitar 30 sekian triliun. Untuk pengadaan barang dan jasa Presiden mengarahkan LKPP harus lebih transparan dan tidak rumit, diantaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi, memastikan transparan PBJ,mengupayakan efisiensi belanja Pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran,” sebutnya.