Kajian Akademik Pengembangan Ekonomi Balikpapan, Pemerintah Pusat Dinilai Harus Anggarkan Dana Pengembangan Bagi Kota Penyangga IKN

Onix news, Balikpapan – DPRD Balikpapan melaksanakan focus group discussion penyusunan kajian/ naskah akademik tentang pengembangan ekonomi Kota Balikpapan menuju Beranda Calon IKN, menggandeng Universitas Negeri Malang, acara digelar di Hotel Gran Senyiur, Kamis (20/07/2023).

Anggota Bapemperda DPRD Balikpapan Aminuddin menyampaikan secara umum hasil kajian akademik menilai Balikpapan butuh pengembangan sebagai kota penyangga IKN. Misalnya dari support dana, dimana diharapkan pemerintah pusat memberi perhatian dalam bentuk anggaran karena jika hanya mengandalkan APBD maka perkembangannya akan menjadi lebih lambat.

“Kita berharap pusat atau otorita tolong ada anggaran dari APBN yang diberikan kepada kota penyangga untuk mempersiapkan diri sehingga tidak tidak ada ketimpangan yang terjadi antara IKN dan kota penyangga di sekitarnya,” ujar Aminuddin.

Aminuddin mengaku dampak setelah penetapan IKN terus terjadi di Balikpapan, memang tidak semuanya berdampak positif namun Balikpapan juga harus memiliki kemampuan dalam meredam atau mengontrol dampak negatifnya.

“Seperti kini mulai terlihat muncul di Balikpapan. Misalnya masalah lalu lintas, jalan di Balikpapan padat dan macet. Imbas banyak orang yang datang. Selain kemacetan ada pula dampak sosial dan lingkungan, contohnya soal sampah. Itu semua menjadi beban pemerintah kota dan perlu biasa besar untuk mengatasi masalah yang ada,” ucapnya.

Ia meneruskan, apabila pusat mengucurkan bantuan dana untuk kota penyangga IKN, beberapa hal yang menjadi prioritas adalah penanganan permasalahan jalan Balikpapan yang masih terbilang sempit. Bantuan dari pusat juga akan tepat untuk pembangunan flyover atau underpass Muara Rapak.

“Perlu ada penambahan jalan dan perluasan jalan agar tidak macet. Kalau dapat bantuan subsidi dari pusat bisa membuat pembangunan cepat terlaksana. Setelah kajian akademik ini, kami akan rumuskan dan menuangkan dalam perda sebagai produk hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Imam Mukhlis selaku narasumber menuturkan, ekonomi Balikpapan sudah memiliki fondasi sebagai daerah yang berdaya saing. Baik level provinsi maupun nasional. Walau pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi perlu ada perbaikan karena masih ada ketimpangan mulai masalah pengangguran, harga, akses infrastruktur.

“Kelemahan ini menjadi ruang dalam penyusunan kebijakan. Sebagai beranda IKN, seharusnya Balikpapan sempurna dari sisi infrastruktur, masyarakat madani, SDM dan lingkungan. Apalagi generasi milenial di Kota Beriman secara data masih banyak lulusan SMA/SMK yang nganggur,” bebernya.

Ia menilai persoalan SDM tersebut harus segera mendapat penyelesaian, agar SDM Balikpapan menjadi unggul karena mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, Balikpapan menerapkan pengembangan ekonomi sirkular dan penguatan smart city. Semua untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan generasi milenial. Termasuk masalah UMKM harus diversifikasi.

“UMKM sebenarnya butuh peran dari sektor swasta dan perbankan. Kita berharap ada sebuah keberpihakan untuk UMKM. Misalnya bunga lebih ringan dan sederhana mekanismenya. Serta efisiensi kegiatan ekonomi. Semua itu menggerakkan ekonomi Balikpapan. Pusat perlu lebih banyak memberi anggaran untuk infrastruktur IKN, masalahnya harus ada fasilitas juga bagi daerah sekitar agar tidak jomplang,” katanya.

Dia berharap nantinya ada perhatian pusat dalam bantuan anggaran untuk non infrastruktur. Seperti pengembangan SDM sampai lingkungan.