DPRD Balikpapan Soroti Larangan Berjualan di Lapangan Merdeka

Onix news, Balikpapan – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman menyoroti informasi larangan berjualan di Lapangan Merdeka Balikpapan mulai 23 Oktober 2023. Dimana hal itu tentu menjadi pertanyaan karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di Lapang Merdeka sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Taufik mendorong Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perdagangan agar berkoordinasi kembali dengan pihak Pertamina untuk membahas nasib para pedagang.

“Kalau memang mau ditindak tegas ya ditutup saja biar tidak ada lagi (PKL berjualan). Sekalian dari batas KPU sampai Rumah Sakit Pertamina, Pemkot dan Pertamina duduk bersama,” ujar Taufik, Kamis, (19/10/2023).

Diketahui memang ada kesepakatan bersama antara Pertamina dan PKL yang difasilitasi Pemkot Balikpapan, bahwa PKL diperbolehkan berjualan di area tersebut pada hari Sabtu dan Minggu. Namun jumlah PKL lebih banyak dari sebelumnya, sehingga larangan pun dikeluarkan oleh pihak Pertamina.

Imbauan di spanduk yang bertuliskan PKL dilarang berjualan telah dipasang di sekitar area Lapangan Merdeka 1, 2, dan 3. Larangan ini mengacu pada Perda Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Sementara itu Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan bahwa ada kesepakatan berupa SK yang dibuat sebelum kepemimpinan dirinya, jika kawasan boleh dibuat berjualan pedagang hari Sabtu dan Minggu.

“Jauh sebelum saya jadi wali kota, ada SK kawasan di sana boleh ada pedagang berjualan tapi diatur hanya Sabtu dan Minggu, atau hari libur. Larangan itu untuk menata kembali, walaupun memang ada rencana akan menghapusnya,” katanya.

Namun begitu Rahmad menegaskan ia melarang untuk dihapus, karena PKL di Lapangan Merdeka merupakan ikon Kota Balikpapan. Pemkot meminta Pertamina setidaknya dikembalikan sesuai SK, sehingga PKL masih bisa berjualan dan tidak berdampak serius pada kondisi perekonomian masyarakat yang terlibat.

“Awalnya, mau dilarang semua pedagang. Saya bilang, tidak bisa juga karena ini ikon kota dan tempat publik selama ini berkumpul. Nanti, akan kami bicarakan. Jadi, warga tetap bisa mengais rezeki di sana. Kami masih komunikasi, intinya akan kita kembalikan lagi pada SK yang sudah pernah terbit,” tambahnya.