DPRD Balikpapan Akan Telaah Ulang LKPJ Wali Kota, Realisasi APBD 2022 Harus Sesuai Kondisi Lapangan

Onix news, Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Senin sore (17/4/2023).

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari. Ia menyampaikan laporan tersebut nantinya akan ditelaah fraksi, apakah LKPJ 2022 ini sesuai dengan yang disampaikan Wali Kota Balikpapan.

“Nantinya kami akan menelaah LKPJ apakah sesuai dengan apa yang disampaikan (dalam program kerja 2022) oleh Wali Kota Balikpapan. Tentunya teman-teman fraksi DPRD akan mengkritik karena nyatanya masih banyak hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat,” ujar Subari.

Subari melanjutkan salah satu poin yang menjadi atensi dan patut dikritisi adalah mengenai persoalan banjir, sedangkan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan sudah mencapai hampir 91 persen.

“Untuk banjir telah disepakati anggarannya Rp 136 miliar dengan skema multiyears dan wajib setiap tahun dianggarkan. Ini tentunya menjadi taruhan bagi pak Wali Kota karena merupakan program RPJMD. Nah kita berharap anggaran sebesar itu harus sesuai dengan hasilnya dan memuaskan masyarakat,” terangnya.

Meski tak menyebutkan secara rinci terkait jumlah Silva yang cukup tinggi, Subari berharap ini menjadi perhatian Pemkot Balikpapan.

“Khususnya di pertanahan hanya 31 persen yang terserap, dan ini harus dipertanyakan kok kecil sekali. Sementara saya lihat selama ini banyak warga yang tidak dibayarkan karena alasan kehati-hatian dan sebagainya,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan, Muhaimin menyampaikan pada rapat paripurna ini tidak hanya membahas capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, dan kesesuaian pelaksanaan APBD 2022 dengan visi misi kepala daerah 2021 yang tertuang dalam RPJMD.

Capaian progres fisik, keuangan dan kegiatan -kegiatan yang merupakan urusan wajib, tambah dan urusan pendukung juga menjadi pembahasan Paripurna. Capaian realisasi belanja di masing-masing OPD, anggaran yang ada dan realisasinya serta progresnya. Termasuk menyampaikan alasan tidak terealisasi secara rinci.

Muhaimin membeberkan, untuk Silpa ada sekitar Rp600 miliar, karena ada yang tidak terserap pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ada pelampauan pendapatan dan ada juga pendapat lainnya.

“Memang yang paling banyak tidak terealisasi itu mungkin masalah pengadaan lahan dan pembebasan lahan yang tertunda karena memiliki proses yang panjang untuk melakukan pengecekan lahan yang akan dibebaskan itu harus pasti sesuai dengan regulasi dan aturan,” tutupnya.