Uncategorized

Onix news , Balikpapan – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) melaksanakan sosialisasi aksesibilitas kepada Sekolah Dasar di Kota Balikpapan, Senin(25/09/2023).

Sosialisasi ini juga membahas tentang pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Disdikbud Ganung Pratikno mewakili Kepala Disdikbud Irvan Taufik. Kegiatan juga dihadiri oleh para kepala sekolah di Balikpapan.

Sebelum kegiatan dibuka Program Officer Sigab Balikpapan, Sugianto menyampaikan terimakasih atas kehadiran para peserta sosialisasi. Ia menjelaskan, SIGAB merupakan lembaga LSM non profit yang berpusat di Jogjakarta.

“Saat ini kami terprogram dengan empat provinsi di Indonesia. Ada Jawa Timur, Nusa tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Jogjakarta sendiri. Di Kaltim ada dua kota, Balikpapan dan Samarinda,” terang Sugianto.

SIGAB juga memiliki kegiatan yang berkerjasama antara Inklusi, SIGAB, dan Kementerian Luar Negeri Australia. Yaitu asesmen penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam segala lini kehidupan.

“Hari ini kami lebih sosialisasi lebih Pada perspektif disabilitas. Dalam artian apa itu disabilitas, jenis-jenisnya, dan layanan publik. Kami harap adik-adik disabilitas yang memiliki kemampuan, memiliki harapan untuk maju, tidak lagi bersekolah di SLB. Tapi bisa di sekolah umum,” tuturnya.

Dalam hal ini SIGAB memberi gambaran pada pihak sekolah bagaimana itu sekolah inklusi, ramah disabilitas.

“Karena di sistem pendidikan nasional pun ada sekolah inklusi dan yang memberikan tempat adik-adik disabilitas,” terangnya.

Ia mengatakan, ini sesuai amanat undang-undang nomor 8 tahun 2016. Bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya.

Sementara, Sekretaris Disdikbud Kota Balikpapan, Ganung Pratikno mengungkapkan, Balikpapan sudah menerapkan kelas inklusi. Baru-baru ini di sejumlah sekolah negeri, dan untuk sekolah swasta sudah lama dilakukan.

Bahkan di swasta, sebelum diberlakukan di kelas inklusi pada sekolah negeri, sudah ada kelas inklusi. Meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi. “Dan memang disabilitas yang bisa di akomodir oleh sekolah negeri masih terbatas,” katanya.

Ada batasan IQ yakni 80 untuk bisa diterima di sekolah inklusi di negeri. Sementara untuk penyandang autis, hanya untuk autis ringan. “Ya memang yang lain juga terbatas. Karena yang krusial adalah, tim pendidik kami di negeri memiliki kompetensi,” jelasnya.

Ia berharap Pada kesempatan ini sekolah yang telah menerapkan inklusif bisa berbagi dengan sekolah lainnya. Di Balikpapan, sekolah inklusi telah diterapkan di sejumlah SD maupun SMP.

“Dan kita ingin hal-hal terkait inklusi ini juga menyasar pada orang tua. Karena hari ini kami masih menemukan cara pandang berbeda antara orang tua dengan sekolah,” imbuhnya.

Kendati sekolah-sekolah sudah sadar terkait hak bagi anak disabilitas ini. Namun memang diharapkan lembaga seperti SIGAB ini bisa hadir memberikan kesadaran lebih banyak bagi tenaga pendidik agar kompetensi terkait pendidikan bagi anak disabilitas meningkat.

“Saya berharap, setelah kegiatan ini pelayanan bagi disabilitas bisa meningkat. Termasuk akses bagi mereka di sekolah-sekolah yang berlantai dua. Pentingnya akses jalan ini juga harus disadari,” katanya.

Nantinya dia berharap pihak sekolah juga mengusulkan fasilitas-fasilitas yang menunjang disabilitas. Tidak hanya fasilitas pada umumnya. “Hari ini kita bertemu penggiat disabilitas ini semoga bisa mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan bagi anak-anak disabilitas,” tutupnya.

Onix news, Balikpapan – Berdasarkan Perda Balikpapan Nomor 1 tahun 2021 Pasal 19 tentang Larangan Menjual BBM Eceran atau SPBU Mini (pom mini), petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan melakukan Razia pom mini di kawasan Kelurahan Telagasari dan Prapatan.
Kasi Trantib dan Lingkungan Hidup Kecamatan Balikpapan Kota Iskandar Noor mengatakan, razia digelar karena menjamurnya pom mini yang masih tetap berjualan meski telah diberikan teguran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Balikpapan.

“Hari ini razia trantibum kembali dilakukan dengan sasaran seluruh pedagang yang menjual bensin pakai pom mini di Kelurahan Telagasari dan Prapatan, termasuk di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang terdiri dari lima kelurahan. Sebanyak 10 unit didapat, 5 unit didapat di Prapatan, 5 di Kelurahan Telagasari,” jelas Iskandar, Rabu (13/09/2023).

Iskandar menyampaikan pada pekan lalu pihaknya juga melaksanakan razia gabungan bersama Satpol PP dan unsur terkait dari TNI-Polri, kecamatan, Dinas Perdagangan, serta BPBD Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman dan sebanyak 10 pom mini yang terdiri atas enam di Kecamatan Balikpapan Tengah dan empat di Kecamatan Balikpapan Kota.

“Pom mini itu tidak ada izinnya, karena tidak ada standar dari Pertamina. Terlalu berbahaya dengan pengisian bahan bakar tanpa peralatan yang memadai, dan diimbau untuk tidak menjual bensin eceran melalui pom mini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, karena sumber tenaganya menggunakan listrik yang disinyalir membahayakan,” tegasnya.

Sebelum melakukan penertiban terhadap masyarakat yang berjualan dengan mesin pom mini, Satpol PP Balikpapan telah melakukan teguran untuk tidak lagi dioperasikan.

Sayangnya, hal itu tidak diindahkan para pedagang. Satpol PP bersama instansi terkait akhirnya menyita yang masih beroperasi. Dalam Razia yang telah dilakukan sudah ada puluhan pom mini yang ditertibkan.

“Adanya petugas gabungan, kami di wilayah kecamatan sangat terbantu sekali apabila melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Onix news, Balikpapan – Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, di Aula Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Selasa (19/09/2023).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan, menyampaikan pemaparan terkait Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Muhaimin menjelaskan, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Konsistensi terhadap upaya penguatan implementasi SAKIP di Kota Balikpapan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan baik pada tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan tahap evaluasi akuntabilitas kinerja,” terang Muhaimin.

Ia mengatakan, Kota Balikpapan memiliki 18 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja utama dengan target dan capaian tahun 2022. Meliputi 16 indikator kinerja yang telah dicapai dan 11 indikator kinerja yang belum dicapai.

Untuk itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengembangkan sistem informasi dalam pengumpulan analisis dan pelaporan informasi mengenai realisasi kinerja.

“Aplikasi tersebut adalah REAKSI atau pengukuran evaluasi dan akuntabilitas kinerja terintegrasi. Ini dibangun dengan tujuan memudahkan pemerintah kota dalam pengukuran dan dan evaluasi kinerja pembangunan,” beber Sekda Muhaimin.

Selain itu, untuk memastikan pencapaian target kinerja pemerintah daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah, Pemkot melalui Inspektorat selaku evaluator menginisiasi pelaksanaan Wali Kota Award yang diberikan pada OPD terbaik dalam Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja.

“Dengan adanya reward ini, Perangkat Daerah akan termotivasi untuk menjalankan program kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga dapat menghasilkan kinerja ultimate outcome,” tutupnya.

Onix News, Balikpapan – Dugaan merebaknya penyakit flu Singapura di Kota Balikpapan saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat karena menjadi salah satu penyakit yang diwaspadai. Terutama ada beberapa orang tua yang mengaku anaknya mengalami penyakit flu Singapura.

Saat dikonfirmasi mengenai penyebaran penyakit flu Singapura, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty membantah informasi tersebut. Pasalnya sejauh ini belum ada laporan temuan kasus flu singapura di pusat pelayanan medis.

“Tidak ada kasus flu singapura yang dilaporkan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (18/09/2023).

Andi yang akrab disapa Dio itu menuturkan, semua diagnosa penyakit memiliki Indonesia Code Diagnostic yang tercatat dalam International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10).

“Kami sudah pastikan dan cek itu tidak ada flu singapura. Coba silahkan cek, itu tidak ada. Saya juga bingung kenapa orang bilang flu singapura,” kata Dio.

Ia menuturkan, selama ini banyak pasien kasus flu dan batuk biasa yang masuk ke pusat pelayanan medis, baik rumah sakit, puskesmas atau layanan medis lainnya.

“Karena pengaruh cuaca dan panas terik, jadi penyakit biasa seperti inspeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang sekarang banyak dialami masyarakat. Kami juga belum menerima informasi dari Kementerian Kesehatan tentang kewaspadaan flu singapura dan cacar,” bebernya.

Ia melanjutkan, jenis flu singapura termasuk jenis penyakit menular, maka sebaiknya bagi orang yang mengalami penyakit ini tidak beraktivitas untuk sementara waktu hingga kembali pulih.

“Sebenarnya sekarang yang diwaspadai itu DBD, karena angka kasusnya cenderung meningkat. Kalau flu singapura enggak sih (belum ada laporan kasus),” tutupnya.

Balikpapan-Jajaran Satresnarkoba Polresta Balikpapan mengamankan pria inisial SA (50) beserta barang bukti sabu dengan berat total 130,5 gram.

Pengungkapan dilakukan pada Selasa (5/9/2023) sekitar pukul 01.50 Wita di dua TKP yaitu di wilayah Sumber Rejo dan Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah.

“Dimana pengendalinya ini masih kita kejar, inisial A keberadaannya di daerah Berau,” kata Kapolresta Balikpapan Kombespol Anton Firmanto Rabu (6/9/2023).

Pada saat petugas mendatangi TKP di tempat tinggal tersangka Guest House Sumberejo dan mengamankan tersangka, kemudian petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 3 paket sabu seberat 1,52 gram.

Selain itu petugas juga mengamankan dompet yang digunakan menyimpan sabu, uang tunai 800.000 rupiah, satu buah handphone warna hitam milik tersangka.

“Dalam TKP pertama tersangka agak berkelit-kelit, kemudian petugas melakukan pendalaman terhadap tersangka yang diamankan,” jelasnya.

Di TKP kedua di Gunung Rejo, Gunung Sari Ulu petugas mendapatkan barang bukti sabu lebih banyak yaitu sebanyak 125 gram.

Kapolresta menjelaskan, sasaran peredaran tersangka yaitu di daerah Gunung Bugis, Balikpapan Barat.

Onix news, Balikpapan – Bekerjasama dengan Forum Ekonomi Kreatif (Ekraf) Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Kota menggelar Soft Launching wisata kuliner Pantai Mas Permai sekaligus penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pelaku UMKM. Acara digelar di Jalan Jenderal Sudirman Pantai Mas Permai, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota pada Sabtu (19/08/2023) malam.

Camat Balikpapan Kota Rosin Suparlan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada awalnya Jalan Jenderal Sudirman di area tersebut sangat sepi pada malam harinya, padahal memiliki potensi berupa pantai yang dapat menjadi destinasi wisata. Dengan memberdayakan Pedagang Kaki Lima dan musisi jalanan, lokasi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi wisata kuliner baru.

“Konsep penataan dan pemberdayaan PKL baik pedagang, musisinya juga juru parkirnya kita ajak karena terletak di tengah kota jadi kita coba berdayakan. Jalan Jenderal Sudirman ini kan ring 1 jadi gak boleh ada PKL, tapi kemudian kita coba wadahi dengan ditempatkan disini di bagian dalam agar bisa jualan, begitu juga dengan musisi jalanan kita bisa tampil untuk menarik pengunjung,” terang Rosin.

Rosin melanjutkan, pembukaan Wisata Kuliner Pantai Mas Permai ini mencontoh proyek Bekapai Food Space yang sebelumnya telah lebih dulu diberdayakan sebagai program ekonomi kreatif dengan mengatur PKL dan musisi jalanannya.

“Alhamdulillah omset pedagang juga sudah meningkat setelah dilakukan penataan. Kalau dulu PKL selalu ditertibkan, sekarang sudah saatnya kita kolaborasi. Kita ingin meningkatkan skill PKL. Harapannya dengan adanya wisata kuliner ini bisa menambah keberkahan untuk PKL, musisi juga pengunjung. Berbeda dengan Bekapai, disini ada deburan ombaknya, yang jadi kelebihan Pantai Mas Permai,” ucapnya.

Pada Soft launching juga secara simbolis dilakukan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi PKL, tepatnya 17 PKL di Pantai Mas Permai dan 34 PKL di Bekapai Food Space. Rosan mengatakan bahwa PKL juga membutuhkan jaminan ketenagakerjaan. Bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan PKL penerima BPJS digratiskan untuk iuran bulan pertama.

“BPJS ini agar mereka terlindungi juga, bukan hanya karyawan perusahaan saja tapi bagi pelaku usaha kecil menengah seperti PKL. Nanti kalau pemilik usaha ingin membuat BPJS bagi pekerjanya juga bisa,” tambahnya.

Disamping sebagai upaya skill up PKL, adanya Wisata Kuliner Pantai Mas Permai yang buka setiap hari mulai sore hingga malam ini juga disampaikan Camat Balkot sebagai persiapan IKN. Melihat potensi kunjungan ke Kota Beriman yang semakin tinggi seiring pembangunan IKN, adanya lokasi wisata tidak hanya akan menumbuhkan ekonomi masyarakat, namun juga dari sisi kreatif para pelaku usaha.

“Harapannya ekonomi bisa meningkat, sehingga gak ketinggalan atau bahkan hanya jadi penonton. Kita ingin mereka bisa tumbuh ekonomi kreatifnya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan,” tutur Rosan.

Wakil Ketua Ekraf Balikpapan, Krishna Galih Mahendra Putra yang turut hadir menyampaikan bahwa tujuan akhir dari program ekraf seperti salah satunya Wisata Kuliner Pantai Mas Permai ini adalah merdeka kreatif hingga skill up pelaku usaha kreatif di subsektor kuliner.

“Goalsnya merdeka kreatif, kreatif yang memerdekakan kreatif. Awalnya ini kan lahan kosong yang punya potensi nah kita coba manfaatkan lahan dan juga daya tarik pantainya. Tujuannya supaya skill up, itu kan berarti ada kompetisi supaya lebih baik. Kalau sudah ada wadah, ada regulasi kan sudah tau nih arah kreatifnya gimana,” kata Krishna.

Krishna juga mengapresiasi Pemerintah Kota melalui tingkat Kecamatan yang telah memberdayakan lokasi wisata hingga pelaku usahanya dalam memanfaatkan potensi yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam menjalani ekonomi kreatif adalah dari diri sendiri atau SDM.

“Seberapa bisa komitmen dan konsisten itu poin utamanya, tantangan besar itu balik ke SDM masing-masing. Apalagi Pemkot seperti kecamatan kan sudah memfasilitasi wadahnya secara gratis, dan juga membuat regulasi agar kita bisa merdeka kreatif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para PKL dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitasnya, dan terbuka dalam menerima kritik saran untuk perbaikan dan pemacu kreativitas. Sehingga semua bisa naik level.

Dengan hadirnya wisata kuliner Pantai Mas Permai dan di Bekapai, tentunya menambah pilihan lokasi wisata baik bagi masyarakat Kota Beriman maupun pengunjung dari luar daerah bahkan turis asing.

“Harapannya untuk pedagang kalau servicenya hari ini seperti ini kalau kurang harus ditingkatkan, kalau sudah bagus dipertahankan di inovasi lagi. Termasuk juga musisi jalanan harus punya komitmen, harapannya mereka bisa naik level. Seperti kata Bu Ketum Forum Ekraf, Nurlena Rahmad Mas’ud PKL harus naik kelas. Jadi ini salah satu program forum ekraf yang mungkin baru sebagian orang bisa rasain tapi alhamdulillah dampak positifnya sudah mulai terasa,” tutupnya.

Onix news, Balikpapan – Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menyampaikan pihaknya setuju dengan rencana Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) untuk penggantian pipa sebagai upaya mengatasi kebocoran pipa yang kerap terjadi.

“Kondisi pipa yang sudah terlalu tua dan keropos bisa membuat tingkat kebocoran tinggi. Kami prinsipnya pipa yang sudah tua usia 20 tahun ke atas memang harus diganti,” kata Alwi, Kamis (17/07/2023).

Nantinya pipa yang perlu diganti dan berapa nominal kebutuhan anggaran tentunya menjadi tugas PTMB untuk melakukan perhitungan. Sebagai mitra Komisi III DPRD Balikpapan akan melaksanakan fungsinya dalam rencana tersebut.

“Berapa kebutuhan dananya tinggal dihitung saja. Kami tentu mendukung. Penggantian pipa bisa dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Misalnya, lokasi pipa mana yang penting diganti lebih dulu,” lanjutnya.

Alwi menuturkan, informasi dari PTMB rencana revitalisasi pipa akan menggunakan anggaran dari penyertaan modal tahun depan. Pihaknya menilai tidak masalah dengan rencana ini karena memang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

“Kenyataannya memang sudah banyak pipa bocor salah satunya karena sudah tua dan keropos. Sehingga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga mau tak mau PTMB harus menyiapkan pergantian pipa,” tuturnya.

Dia mengingatkan apalagi saat ini ada pembangunan pipa gas dari Senipah ke Kilang Pertamina. Itu juga membuat pelayanan PTMB sempat terganggu. Akibat kebocoran pipa yang disebabkan proyek di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta tersebut. Diketahui kondisi pipa yang keropos kerap membuat kebocoran dan layanan ngadat.

Mengingat usia pipa air sudah mencapai 26 tahun. Maka perlu dilakukan revitalisasi agar mencegah kebocoran pipa.

“Itu juga harus dikejar karena total ganti rugi hampir Rp 1 miliar,” ucapnya.

Plt Dirut PTMB Rita mengatakan, pihaknya optimistis dengan adanya revitalisasi pipa kemungkinan besar mampu mengurangi kebocoran pipa. Adapun panjang pipa yang perlu diganti sekitar 7 kilometer.

“Kami siapkan penggantian pipa dari Kilometer 8 menuju IPA Kampung Damai. Estimasi biaya pipa Rp 5,6 miliar per kilometer. Ini masih hitungan kasar,” ujar Rita.

Rita menyebutkan, revitalisasi ini nantinya memanfaatkan dana penyertaan modal dari Pemkot Balikpapan. Khususnya, penyertaan modal pada 2024. Pihaknya saat ini masih mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

“Mulai dari kajian investasi hingga rencana anggaran biaya (RAB). Setelah semua proses ini selesai, PTMB bisa menyampaikan permohonan penggunaan dana penyertaan modal,” tutupnya.

Balikpapan, Jum’at (07/07) – Taruna dan Taruni Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) yang sedang menjalani Latjapura di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan mengadakan program sosialisasi Sekolah Kedinasan Poltekim melalui Siaran Onix Radio 88.70 FM Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut, delapan Taruna menginformasikan tentang Politeknik Imigrasi yang merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Poltekim menawarkan tiga program pendidikan, yaitu Diploma IV Manajemen Teknologi Keimigrasian, Diploma IV Hukum Keimigrasian, dan Diploma IV Administrasi Keimigrasian.

Sosialisasi tersebut mencakup pengenalan kampus Politeknik Imigrasi, persyaratan pendaftaran, prosedur pendaftaran, program studi yang ditawarkan, tips dan trik, serta berbagi pengalaman tentang kehidupan di kampus Politeknik Imigrasi.

“Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan gambaran tentang suasana akademik di sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi, sehingga diharapkan dapat menarik minat warga Balikpapan untuk menjadi Taruna Poltekim di masa yang akan datang,” ungkap Adrian Soetrisno, Kasi Tikkim Kanim Balikpapan.

Program sosialisasi ini mendapat sambutan yang positif dari pendengar Onix Radio 88.70 FM Balikpapan. Banyak yang mengaku tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Politeknik Imigrasi sebagai pilihan pendidikan yang menjanjikan dalam bidang keimigrasian.

Onix news, Seminyak – Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dengan zero corruption, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengundang Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanudin untuk berdikusi tentang bagaimana mewujudkan pemerintahan yang agile, clean dan responsive, pada Jumat (23/06/2023).

Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan pemberantasan korupsi yang efektif dapat dilaksanakan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan. “Saya yakin semuanya yang ada di OIKN sudah dibekali oleh integritas dan selalu diberi pesan oleh Pak Kepala untuk tidak melakukan penyimpangan dimulai dari hal yang terkecil, sampai dengan bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi proyek, contohnya,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota dunia yang memberikan manfaat bagi semua, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang agile, clean, dan responsive, yaitu pemerintahan yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dengan cepat dan bersih dari praktik-praktik yang menyimpang.

“Tugas OIKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) sangatlah besar. Dan butuh setting pemerintahan yang terbaik untuk mendukungnya,” ujar Kabiro Ahmad.

Dalam pelaksanaannya, Kabiro Ahmad mengatakan bahwa kewenangan dan tanggungjawab OIKN sangat besar sehingga diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penanganan konflik kepentingan/benturan kepentingan sebagaimana esensi yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2014 yaitu komitmen lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pedoman perilaku (code of conduct) secara transparan dan akuntabel. KPK akan berusaha untuk mengawasi agar semua proyek yang dilaksanakan di IKN terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala OIKN Bambang Susantono bahwa tata kepemerintahan yang baik sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban environment, social, governance (ESG) dari organisasi IKN.