Modern

Onix news, Balikpapan – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengapresiasi upaya warga RT 37 dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Balikpapan, salah satunya dengan keberadaan Kebun Sumber Berkah di RT 37 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara.

Kebun yang memiliki luas kurang lebih dua hektar tersebut dapat menjadi lokasi wisata edukasi dan dijadikan contoh bahwa meski di tengah kota pun masih terdapat kebun yang bisa menjadi tempat berwisata.

Hal tersebut diungkapkan Rahmad saat menghadiri giat panen raya melon di Kebun Sumber Berkah, Senin (25/09/2023).

Melalui Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan Kota Balikpapan, Pemkot dapat memfasilitasi keperluan yang dibutuhkan Kebun Sumber Berkah, karena ini memang tugas dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas kepada warga.

“Jadi bukan hanya bertani tetapi juga dijadikan edukasi wisata. Saya melaksanakan kewajiban kepada seluruh warga kota dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para petani, pelaku UMKM, peternak termasuk nelayan sesuai dengan kemampuan Kota Balikpapan ” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada Camat dan Lurah apabila ada tanah pemerintah yang kosong di wilayah masing-masing dapat dimanfaatkan untuk bertani.

“Pak camat dan lurah tidak akan mungkin membangun atau menjaga Balikpapan sendiri, tapi dengan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat, para pengusaha dan seluruh stakeholder. Pelibatan itu semua membuat yang dikerjakan semakin ringan dan bermanfaat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua RT 37 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Sunaryo mengatakan warga RT 37 Kelurahan Batu Ampar sudah dapat menyanggah pangan untuk di lingkungan sekitar dan berharap kedepan kebun ini bisa terus berkembang, sehingga bisa menjaga ketahanan pangan di Kota Balikpapan.

Sunaryo menyampaikan, lahan Kebun Sumber Berkah milik Zakaria, salah satu tokoh atau pengusaha dan masyarakat Balikpapan dengan sistem pinjam pakai selama 10 tahun. Sunaryo berharap, kerja sama yang sudah terjalin lima tahun itu dapat diberikan kesempatan untuk terus mengelola lahan tersebut jangka panjang, sebagai peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Kesempatan itu juga dimaksimalkan Sunaryo untuk menyampaikan terkait pembangunan fasilitas pendidikan di Kelurahan Batu Ampar yang masih sangat minim. Dia menegaskan, ada lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunannya. Selain itu, operasional penggarapan lahan di Kebun Sumber Berkah masih bersifat konvensional, sehingga menjadi kendala dalam mengerjakan lahan yang sangat luas itu.

“Alhamdulillah semoga ini bisa jadi sedikit langkah upaya menjaga ketahanan pangan di Kota Balikpapan. Disini juga tidak hanya menghasilkan tanaman melon jenis golden dan intanon tetapi juga menghasilkan cabai, jagung, labu, kangkung ,bayam, tomat dan sayuran lainnya,” tutup Sunaryo.

Onix news, Balikpapan – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung menyampaikan bahwa DPRD Kota Balikpapan memperkirakan penyelesaian pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di angka 50 persen.

Saat ini terdapat 8 rancangan perda yang masuk dalam pembahasan, termasuk ada 9 raperda inisiatif dari Pemerintah Kota Balikpapan. Andi mengatakan persentase 50 persen itu sudah tergolong bagus. Apalagi situasi saat ini cukup menyibukkan para wakil rakyat yang bersiap maju kembali di pemilu legislatif tahun 2024.

“Kami optimis meskipun dengan situasi saat ini. Minimal 50 persen kita sahkan. Itu sudah cukup bagus,” kata Andi Arif Agung, Selasa (26/09/2023).

Andi Arif Agung melanjutkan sudah mengesahkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Masih ada 17 lagi yang termasuk dalam pembahasan. Baik dari inisiatif DPRD maupun pemerintah setempat. Namun dengan waktu yang tersisa 3 bulan ini maka Bapemperda memperkirakan hanya 50 persen yang terselesaikan di tahun ini.

“Di sepanjang tahun 2023 ini setidaknya ada 8 pembahasan Raperda inisiatif DPRD. Lalu ada 9 Raperda dari Pemkot Balikpapan. Terakhir kami mengesahkan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, saat ini ada tiga Raperda yang menunggu kajian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu Bapemperda DPRD Kota Balikpapan juga telah mencabut Perda Nomor 5 tentang Administrasi Kependudukan.

“Jadi kerja-kerja Bapemperda DPRD Kota Balikpapan sedang On Progress. Saya berkeyakinan paling sedikit enam sampai delapan Perda bisa kami tuntaskan akhir tahun,” tutupnya.

Onix news, Balikpapan – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Balikpapan menerima surat pengaduan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMAK) terkait anggota DPRD Kota Balikpapan, Capt M Hatta Umar yang mangkir dalam menjalankan tugas di gedung parlemen.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh menjelaskan bahwa BK Balikpapan masih mengidentifikasi terkait permasalahan ini. Berdasarkan informasi, anggota Komisi II DPRD Balikpapan mengajukan surat ijin atas ketidakhadirannya selama ini. Hanya saja, surat izin tersebut akan dicek kembali.

“Surat izin per tanggal berapa, kemudian tidak masuknya per tanggal berapa,” ucap Abdulloh, Jumat (22/09/2023).

Atas ketidakhadirannya, DPRD diminta untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Akan tetapi, DPRD tidak dapat memberhentikan sepanjang tidak ada surat dari partai yang meminta. Karena menurut Abdulloh ini merupakan permasalahan internal Partai Perindo, sehingga dapat diselesaikan di internal partai.

“Silahkan selesaikan dulu di internal partai. Apapun keputusan partai menyurat ke DPRD. DPRD tidak bisa memproses apapun. Anggota DPRD ini yang menugaskan adalah partai, sehingga yang dapat memutuskan adalah partai. Partai tidak mengusulkan kepada saya disuruh pecat ya nggak bisa. Ini bukan PNS. Ini jembatan politis. Mau siapapun ngotot kalau partai nggak bisa ya nggak bisa,” tegas Abdulloh.

Onix news, Balikpapan – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi menilai hingga kini Pemerintah Kota belum memiliki data valid tentang berapa jumlah aset daerah yang dimiliki. Sehingga DPRD Kota Balikpapan mendorong agar proses sertifikasi aset bisa dipercepat sebagai upaya perbaikan tata kelola data.

Iwan mengatakan hal ini sebagai upaya perlindungan aset dan mencegah adanya persoalan hukum yang akan merugikan pemerintah sendiri. Tata kelola terhadap aset daerah perlu segera dibenahi agar tidak timbul persoalan sengketa dan gugatan hukum yang berpotensi kerugian.

“Saya sampaikan masih banyak aset pemerintah yang belum ada sertifikatnya. Ada yang sampai diperkarakan secara hukum oleh orang. Bahkan seringkali pemerintah kalah. Bahaya kalau fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas jadi korban,” ujarnya, Selasa (26/09/2023).

Menurutnya, pihaknya sempat mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan terkait adanya 65 bangunan sekolah tanpa sertifikat. Ini menunjukkan aset pemerintah dalam posisi rawan terkena gugatan hukum karena belum memiliki sertifikat.

“Nah ini harus jadi perhatian pemerintah karena banyak fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang belum punya sertifikat. Yang jelas bisa merugikan masyarakat dan pemerintah juga. Apalagi saat kalah gugatan dan harus bayar ganti rugi,” terangnya.

Ia melanjutkan, penjagaan terhadap aset daerah memang perlu lebih diperketat. Terutama dalam aspek hukum berupa sertifikat yang menjadi dasar kepemilikan lahan oleh pemerintah. Termasuk sebagai dasar mencegah adanya gugatan hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Karena harus membayar ganti rugi saat kalah dalam sengketa di pengadilan.

“Saya pikir aset yang ada harus terjaga. Intinya harus ada sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan aset pemerintah. Maka perlu ada standar tata kelolanya. Kalau tidak ada yang peduli nanti satu-satu aset kita direbut orang,” tutupnya.

Onix news, Balikpapan – Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan anggaran hingga Rp 94 miliar tahun 2024 untuk program pengelolaan jaminan kesehatan nasional bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Bukan Pekerja Upah (BP) dengan penerima manfaat pelayanan kelas III.

Wanita yang akrab disapa Dio itu mengatakan bahwa Pemkot Balikpapan telah menetapkan program prioritas pembangunan bidang kesehatan yang salah satunya adalah program ini.

“Ini kan program prioritas Bapak Wali Kota, tentunya harus kita evaluasi terus setiap tahun supaya bagaimana lebih bermanfaat untuk masyarakat. Anggarannya sudah tersedia tahun depan,” ujar Dio saat diwawancarai di usai menghadiri acara IPRO Award ALKI II di Hotel Grand Jatra, Senin (25/09/2023).

Dio menuturkan program ini bertujuan untuk perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan dan menjaga keberlangsungan Universal Health Coverage (UHC).

“Dari data yang diperoleh DKK Balikpapan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Balikpapan mencapai 717.875 jiwa atau 99,9 persen dari total penduduk. Sedangkan UHC kita (Balikpapan) mencapai 99,40 persen,” bebernya.

Sementara itu cakupan kepesertaan PBI APBD Kota Balikpapan mencapai 197.481 jiwa dengan pembayaran iuran PBI APBD senilai Rp 52,25 miliar sampai dengan Juli 2023. Namun jumlah penerima PBI APBD ini bisa berubah tergantung pada kondisi lapangan pekerjaan.

“Jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah penerima akan bertambah. Jika ada lapangan pekerjaan baru, penerima bisa berpindah dari BPJS bukan pekerja upah menjadi pekerja upah,” imbuhnya.

Ia berharap anggaran iuran PBI APBD cukup sampai dengan Desember 2023 dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

“Kita juga meminta dukungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk menindaklanjuti hasil padanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Dan mengusulkan juga penambahan petugas pendaftaran di kelurahan untuk mempercepat proses pendaftaran peserta baru,” tutupnya.

Onix news, Penajam – Guna mendukung penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) di kawasan IKN, PT PLN (Persero) membangun SPKLU pertama di Ibu Kota Nusantara tepat dilokasi gardu hubung Milik PLN.

General Manager PLN UID Kaltimra Joice Lanny Wantania menjelaskan SPKLU ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap IKN yang mengusung Konsep Green and Smart Living.

“Pembangunan SPKLU ini sejalan dengan konsep pegelolaan IKN dimana nanti nya hanya kendaraan listrik yang dapat beroperasi di kawasan IKN. Oleh karena itu hadirnya SPKLU ini kami harapkan menjadi titik awal lahirnya ekosistem kendaraan listrik di IKN. Kedepannya rencana akan kami bangun beberapa SPKLU di titik strategis tersebar di Kawasan IKN,” terang Joice dikutip dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Onix news, Rabu (27/09/2023)

Joice kemudian menambahkan selain SPKLU PLN bersama PLN NP kini tengah menyiapkan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan yang diupayakan mulai beroperasi secara bertahap pada triwulan 1 tahun 2024.

“Untuk mensupport kelistrikan di kawasan IKN tentunya kami akan mengedepankan penggunaan green energy lewat pembangunan rencana PLTS 50 MW yang didukung teknologi Pintar sesuai konsep pengembangan IKN kedepannya,” tambahnya.

Joice juga berharap pembangunan PLTS tersebut bisa berjalan sesuai timeline yang disusun sehingga in line untuk menunjang pembangunan proyek strategis IKN yang mulai berjalan pasca Groundbreaking Oleh Presiden Jokowi.

“Kami berharap pembangunan PLTS berjalan dengan lancar terutama untuk tahap pertama bisa selesai pada Triwulan 1 2024 sehingga sudah bisa menyuplai kebutuhan listrik di IKN paling tidak selama masa pra konstruksi,” tutupnya.

Onix Radio, Balikpapan-Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024 pemerintah kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Kegiatan sosialisasi ini juga sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan pendidikan politik tentang pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu.

Kepala Badan Kesbangpol Balikpapan Sutadi menjelaskan, dari jumlah daftar pemilih tetap ada hampir 60 persen merupakan pemilih pemula dan ini merupakan komponen yang sangat penting.

“Kita agak fokus ke generasi muda, karena memang didaftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU itu untuk generasi Z dan milenial ini hampir 60 persen dari jumlah DPT,” kata Sutadi Rabu (27/9/2023).

Mayoritas para generasi muda ini menurut Sutadi masih banyak yang belum faham tentang sistem politik dan ada juga yang mempunyai stigma yang buruk baik terhadap personil maupun tentang sistem politik.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini pihaknya ingin memberikan pencerahan terkait informasi dan edukasi politik agar para generasi muda tidak termakan hoax.

“Harapannya dengan informasi yang kita berikan mereka sadar dan intinya dia bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nuraninya,” jelas Sutadi.

Dirinya juga menambahkan pemilu bisa berjalan dengan sukses bukan hanya dilihat dari penyelenggaranya saja namun juga dilihat dari partisipasi pesertanya, karena disinilah terlihat kualitas dari demokrasi.

Onix news, Balikpapan – Dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Nelayan (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk Asosiasi Angkutan Darat, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (25/09/2023).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyampaikan dalam aspirasi tersebut disampaikan bahwa petani Balikpapan merasa tidak mendapat perhatian serius dari Pemkot Balikpapan, seperti dalam hal tidak adanya lahan, harga pupuk, penyuluhan dan bantuan-bantuan lain.

Begitupun dengan nelayan yang menyampaikan mengenai kesulitan yang dialami dalam menangkap ikan karena arus laut yang engkelnya kapal mengganggu di tempat pencarian ikan. Serikat Pekerja pada audiensi ini juga menuntut agar Peraturan Daerah Ketenagakerjaan segera disahkan.

“Kita sampaikan bahwa jadwal Bapemperda kita sudah harmonisasi di provinsi, sebentar lagi kita berikan pendapat akhir dan disahkan. Selanjutnya nanti untuk diberikan juknisnya yaitu Perwalinya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ini sebetulnya mempunyai Perda CSR yang harus mengakomodir tenaga kerja lokal manfaat lingkungan. Ada Perda dan Undang-Undang CSR,” terang Budiono.

Usai audiensi akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secepatnya karena pertemuan hari ini hanya menerima aksinya untuk lebih fokus.

“Kita akan undang lagi kawan-kawan pada acara RDP dari mitra masing-masing baik berhubungan dengan kesulitan over muatan dan over dimensi. Kita akan jadwalkan RDP dengan mitranya masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu Ketua SPI Kaltim, Wahyu mengatakan tuntutan dalam aksinya adalah menginginkan pemerintah melaksanakan pembaharuan agraria melalui redistribusi tanah kepada petani, sesuai dengan arahan presiden RI pada pertemuan di Istana Jakarta pada 23 November dan 3 Desember 2020.

“Libatkan SPI dalam gugus tugas Reforma Agraria di Kota Balikpapan maupun di Kaltim,” tegasnya.

Kedua, Stop Kriminalisasi Petani dan Nelayan; Wujudkan kedaulatan pangan yakni produksi, benih, pupuk, teknologi permodalan, alsintan dan jaminan Pasar serta mewujudkan hak dan Perlindungan petani yaitu hak atas tanah, hak atas produksi, hak atas benih, hak atas budidaya, hak atas pasar dan hak atas permodalan.

Kemudian, Pemerintah memastikan perlakuan yang sama pada semua organisasi petani untuk mendapatkan hak subsidi atau bantuan lainnya. Terakhir, wujudkan ekonomi kerakyatan Kota Balikpapan yang berbasis koperasi.

Onix news, Balikpapan – Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud meyakini diperlukan aparatur yang bisa bekerja dengan cakap, adaptif terhadap perubahan dan memiliki mindset serta kemauan untuk maju.

Hal tersebut disampaikan Rahmad usai melantik 130 pejabat fungsional dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, di Halaman Kantor Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (25/09/2023).

“Pelantikan pejabat kali ini, kiranya dapat menjadi satu pemicu peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pada upaya untuk mencerdaskan kehidupan sumber daya manusia dan menghadapi persaingan,” ucap Rahmad dalam sambutannya.

Ia juga berpesan kepada Kepala Sekolah bahwa mereka memiliki peran penting mendorong kreativitas guru dalam mengajar. Meskipun dunia pendidikan sudah disiapkan kurikulum atau peraturan, akan tetapi guru dalam rangka mengajar dan mendidik anak-anak juga harus didukung dengan inovasi dan kreativitas termasuk dengan mendayagunakan kemajuan teknologi.

Inovasi pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dalam segala aspeknya, dengan berasaskan pada teori Low Cost High Impact atau dengan biaya yang serendah mungkin tetapi memberikan dampak yang lebih luas.

“Inovasi pendidikan model apapun akan sangat efektif bila dimulai dengan strategi implementasi konsep Dare to be Different. Inovasi pendidikan harus jelas sasaran, goal dan tujuannya. Dare to be different dapat diartikan berani tampil beda atau suatu keberanian untuk menjadi luar biasa,” jelasnya.

Rahmad berharap para aparur dapat menjalankan tugas dan amanat yang diberikan dengan baik, bekerja sepenuh hati, ikhlas dan profesional.

Pejabat fungsional yang dilantik yakni Apoteker Ahli Pratama; Asisten Apoteker Terampil; Dokter Gigi Spesialis Konservasi, Dokter Spesialis Bedah Tulang Pertama, Fisikawan Medis Ahli Pertama, Fisikawan Medis Ahli Pertama, Fisioterapis Terampil, Nutrisionis Terampil, Pamong Belajar Ahli Pertama, Infrastruktur Ahli Pertama, Perawat Terampil, Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, Pustakawan Terampil, Sanitarian Terampil, Teknisi Elektromedis Terampil, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang, Terapis Gigi dan Mulut Terampil, Pengawas Sekolah Madya.

Onix news, Balikpapan – Waste Management Project Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur meraih juara 3 dalam ajang IPRO Award 2023 ALKI II Zone Investment Forum. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi mewakili penerimaan penghargaan yang diselenggarakan di Hotel Grand Jatra, Senin (25/09/2023).

Hasbullah Helmi mengaku penghargaan tersebut tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam mewujudkan minat investor. IPRO Award 2023 ALKI II Zone Investment Forum diyakininya dapat meningkatkan investasi di Kota Minyak.

Helmi mengatakan, malam puncak ALKI II Investment Forum digelar pada 24-29 Oktober 2023 dan mengundang 11 provinsi yang masuk dalam ALKI II. Menurutnya, dokumen IPRO tersebut untuk memastikan lahan tidak bermasalah, sehingga investor tak perlu khawatir. Salah satu yang ditawarkan Kawasan Industri Kariangau (KIK).

“Kita punya kawasan industri di Kariangau. Kawasan industri itu bisa dibangun oleh siapa saja, termasuk para investor. Adanya penghargaan dari IPRO atas dokumen kawasan industri Kariangau yang dinilai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia (BI) menjanjikan peluang investasi terbuka,” beber Helmi.

Kawasan industri Kariangau yang merupakan aset Pemkot Balikpapan masuk dalam program izin klik dari Perumda Manuntung Sukses Balikpapan, yakni kemudahan investasi langsung konstruksi sehingga boleh membangun apapun di lokasi tersebut untuk berinvestasi.

“Jadi boleh bangun apapun di situ untuk investasi izinnya menyusul, saya jamin itu. Kalau ada pengusaha-pengusaha di sini mau bangun bisa, izin proses menyusul bangunan langsung didirikan itu boleh,” ujar Wali Kota Balikpapan dalam sambutannya.

Dalam ALKI II Zone ini pihaknya menawarkan ada 15 IPRO pada saat investor bertemu, kalau pun ada potensi- potensi investasi lain kita persilahkan.

“Rencana kami ALKI II Zone kita mau buat seperti minimarket investasi, kami yang berada di daerah ALKI II bersama-sama menjual potensi daerah yang beli nanti para investor. Selama ini daerah yang berada di ALKI II jualannya sendiri-sendiri potensi investasinya, kenapa gak kita satukan dalam satu wadah,” tambahnya.

Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mendukung program tersebut untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, izin klik adalah sebuah kemudahan dalam kebijakan investasi. Adanya izin klik itu berarti tidak banyak birokrasi.

“Izin klik sebagaimana yang disampaikan pak Walikota itu merupakan suatu terobosan yang luar biasa bagi investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan. Kita mencoba mempermudah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Balikpapan, sehingga kita ingin para investor untuk berinvestasi di sini,” kata Sabaruddin usai mengikuti acara tersebut.

Sabaruddin berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat bersama-sama komitmen memanfaatkan sebaik-baiknya potensi ALKI II.

“Tentunya kita sambut positif, pintu gerbangnya di Kaltim, oleh karena itu kita harus support dan sama-sama komitmen. Jangan sampai Kaltim hanya sebagai penonton, jadi harus optimalkan semua penduduk Balikpapan, menyambut gembira mencari keuntungan,” tutup nya.