CAPAI Rp7,19 MILIAR ANGKA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA MASIH AKAN TERUS BERTAMBAH HINGGA AKHIR JUNI 2022

ONIX NEWS – Rabu (19/2/2022) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Timur dan Utara merealisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebesar Rp7,19 miliar dengan jumlah nilai harta bersih sebesar Rp56 miliar. Angka tersebut akan terus bertambah hingga akhir bulan juni tahun ini. Max Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mengungkapkan bahwasanya program ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Dengan adanya kebijakan PPS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan sukarela waijb pajak. Saat ini masih ada Amnesti Pajak 2016 yang belum seluruhnya mendeklarasikan aset yang dimiliki dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020.

Penerimaan Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2021
Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2021 sebesar Rp18,42 triliun dengan persentase capaian sebesar 95,11% atau tumbuh sebesar 7,53% dari tahun 2020. Penerimaan pajak tersebut didominasi oleh lima sektor antara lain pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta konstruksi. Berdasarkan penerimaan neto tahun 2021, persentase penerimaan pajak dari kelima sektor tersebut sebesar 82,87%.


Realisasi Insentif Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2021
Realisasi insentif pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 sebesar Rp734 miliar dan didominasi oleh insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp252 miliar. Dilanjutkan dengan insentif pengembalian pendahuluan pembayaran pajak sebesar Rp221 miliar dan diikuti oleh PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp202 miliar.

Pajak Penghasilan menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menjelaskan mengenai perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi dengan tujuan untuk mencerminkan keadilan. Perubahan tarif dan bracket dapat dilihat pada tabel berikut: