Bertentangan Dengan Proker Pemkot Balikpapan, Rahmad Mas’ud Tegaskan Penolakan RUU Kesehatan

Onix news, Balikpapan – Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud akan meneruskan masukan penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law dari lima organisasi profesi kesehatan, diantaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Rahmad mengaku tidak sepakat dengan RUU Kesehatan tersebut karena bertentangan dengan program kerja utama Pemkot Balikpapan di bidang kesehatan.

“Saya juga tidak sepakat karena sementara Pemkot Balikpapan fokus dalam bidang kesehatan. Bahkan APBD Kota Balikpapan fokus dalam program memberikan BPJS gratis pada seluruh warga dengan kelas III bagi yang bukan penerima upah, makanya kami konsisten dengan hal itu,” ujar Rahmad ditengah audiensi dengan lima organisasi profesi kesehatan di ruang Rapat I Pemerintah Kota Balikpapan, Senin (08/05/2023).

Ia mengharapkan pemerintah pusat bisa mendengar dan menerima aspirasi tersebut, terutama terkait rencana menghilangkan anggaran 10 persen.

“Sebenarnya masalah pendidikan dan kesehatan ini bukan perintah walikota, ini perintah UU Dasar dan perintah dari negara yang sudah jelas bahwa kesehatan seluruh warga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik kaya maupun yang miskin. Jadi kalau sampai dihilangkan APBD-nya, saya tidak mengerti pola dari Pemerintah Pusat itu seperti apa untuk di daerah,” terangnya.

Oleh sebab itu hasil dari pertemuan ini memberikan gambaran serta dasar alasannya, Rahmad menilai jika gagasan tersebut rasional dan pemerintah komitmen tentu akan lebih baik didukung, namun begitu pula sebaliknya,

“Kalau itu tidak ada, siapa yang menjamin warga kami di daerah ini, pasti yang diuji nanti kepala daerahnya bukan dokter. Maka diharapkan dapat lebih bijak lagi,” tegasnya.

Rahmad menegaskan, hasil audiensi akan dibawa ke Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai tempat menyuarakan kepada Pemerintah Pusat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman tenaga kesehatan yang ada di kota Balikpapan.

“Kami hanya menyampaikan saja terkait kondisi dan situasi di lapangan, seperti apa di daerah kami. Mudah-mudahan aspirasi kita bisa segera ditampung, sehingga kebijakan-kebijakan itu tidak langsung dibuat dan disetujui begitu saja tanpa ada analisa, tanpa melihat situasi dan kondisi di lapangan,” tutupnya.