EDUKASI UU HPP KANWIL KALTIMTARA GANDENG IKATAN KONSULTAN PAJAK

ONIX RADIO – sosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Timur dan Utara bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Etam Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.

UU HPP tersebut baru saja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada tanggal 29 Oktober 2021 silam. Max Darmawan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara menyampaikan bahwa UU yang terdiri dari Sembilan bab ini memiliki enam ruang lingkup
pengaturan, yaitu Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak
Karbon, serta cukai.

Dalam kegiatan ini hadir pula Ketua IKPI Cabang Balikpapan Juliansyah dan anggota, Wakil
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Rivai Sudirman dan anggota, perwakilan Tax
Center di Kota Balikpapan, perwakilan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota
Balikpapan, perwakilan Rumah Kreatif BUMN Balikpapan, dan perwakilan UMKM di Kota
Balikpapan.

Edwin Widiatmoko selaku Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, menyampaikan materi mengenai UU HPP. Edwin menyampaikan bahwa perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022 pada 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon berlaku mulai 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Ketentuan lebih rinci terkait UU HPP dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021.

Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yakni :

  • Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak
    (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat
    subjektif dan objektif.
  • Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga
    acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan Surat
    Pemberitahuan (SPT)/membuat pembukuan.
  • Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan
    atau banding WP.
  • Pengaturan asistensi penagihan pajak global.
  • Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara
    simultan dengan proses keberatan atau banding.
  • Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan
    negara mitra secara bilateral maupun multilateral.
  • Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remidium melalui
    pemberian kesempatan kepada WP untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan
    negara bahkan hingga tahap persidangan.

Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh)

  • Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi
    kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
  • Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto
    sampai dengan Rp500.000.000,00.
  • Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Ruang Lingkup Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

  • Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang
    dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkannya menjadi barang dan
    jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan
    menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU Pajak
    Pertambahan Nilai (PPN).
  • Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan
    tepat sasaran.
  • Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian
    menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
  • Kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak
    tertentu.

Kebijakan dalam Pengenaan Pajak Karbon

  • Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida
    ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan
    yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara.
    Ruang Lingkup Cukai
  • Penegasan dan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok
    elektronik.
  • Mengubah prosedur penambahan dan/atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.
  • Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada
    pendapatan negara

Sumber : DJP KALTIMTARA

Editor : Onix Radio